Sumut.newsline.id, Jakarta – Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) yang terus merusak lingkungan menjadi sorotan Anggota Komisi XII DPR RI, Rocky Candra, dalam rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (7/4/2026).
Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dengan menyasar aktor utama, bukan hanya penambang kecil di lapangan.
Rocky menilai, penindakan yang selama ini dilakukan belum memberikan efek jera karena hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah.
Ia menyebut, penangkapan penambang tidak akan menghentikan aktivitas ilegal tersebut jika jaringan penadah masih bebas beroperasi.
“Kalau hari ini ditangkap 10 penambang, besok bisa muncul 50 penambang baru. Tapi kalau penadahnya yang ditangkap, itu bisa menghentikan semuanya,” ujarnya.
Ia pun mendorong aparat penegak hukum untuk lebih fokus membongkar jaringan di balik praktik PETI, termasuk para penadah yang menjadi kunci berjalannya aktivitas tambang ilegal.
Selain itu, Rocky juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam menangani persoalan PETI yang semakin kompleks.
Ia menyebut perlunya harmonisasi antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Kehutanan.
Menurutnya, tanpa sinergi yang kuat antar lembaga, penanganan PETI akan terus berulang dan tidak menyentuh akar masalah.
Ia juga mengingatkan bahwa aktivitas PETI kini semakin berani, bahkan telah merambah kawasan hutan lindung dan beroperasi di sekitar jalan lintas.
“Ini sudah sangat meresahkan. Bahkan masuk ke hutan lindung dan dilakukan secara terang-terangan. Tidak mungkin satu kementerian bisa menyelesaikan sendiri, harus ada kerja sama lintas sektor,” tegasnya.
Rocky turut menyoroti adanya jaringan penadah yang sempat ditindak di beberapa daerah, seperti Surabaya dan Sumatera Barat. Ia berharap penindakan tersebut dapat terus berlanjut dan diperkuat.
Di sisi lain, ia juga mengungkap dampak lanjutan dari aktivitas PETI, termasuk penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang digunakan untuk mendukung operasional tambang ilegal.
“Harapan kami, dengan kolaborasi antar kementerian dan aparat penegak hukum, persoalan ini bisa diselesaikan. Memang tidak mudah, tapi akan lebih efektif jika yang ditindak adalah aktor utamanya,” pungkas Rocky.(snl/001)
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
