Newsline.id MADINA – Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Erwin Efendi Lubis, S.H, angkat bicara terkait sejumlah kasus yang tengah menjadi sorotan publik di wilayahnya.
Menurut Erwin, tiga isu utama saat ini menjadi perhatian serius DPRD Madina, yakni dugaan kekerasan oleh oknum guru di Kecamatan Sinunukan, maraknya aktivitas tambang emas ilegal (PETI), serta sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Terkait kasus dugaan kekerasan terhadap siswa di salah satu Sekolah Dasar di Sinunukan, Erwin menegaskan bahwa penyelesaiannya sebaiknya ditempuh secara kekeluargaan, tanpa harus memperkeruh suasana pendidikan di daerah itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya akan segera berkoordinasi dengan Kapolres Madina untuk memastikan penanganan kasus ini berjalan objektif, dan transparan,”ujar Erwin. Senin (20/2025) kemarin.
Ia juga mengimbau masyarakat wilayah Kecamatan Sinunukan dan wilayah Pantai Barat untuk tidak serta-merta menghakimi guru sebelum ada pembuktian yang jelas.
“Jika memang guru tersebut tidak bersalah, masyarakat Madina harus ikut membelanya. Mari selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin dan semangat kekeluargaan,” tegasnya.
Erwin menilai, selama tindakan guru masih dalam batas wajar untuk mendisiplinkan siswa, hal itu tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai kekerasan atau pelanggaran hukum.
“Jangan sampai semangat mendidik guru dipatahkan hanya karena kesalahpahaman. Dunia pendidikan harus kita jaga bersama,” tambahnya.
Selain menyoroti kasus di sektor pendidikan, Erwin juga menegaskan bahwa DPRD Madina akan memantau serius persoalan tambang emas ilegal dan sengketa lahan sawit yang tengah meresahkan masyarakat.
“Semua kasus yang menyangkut kepentingan rakyat harus diselesaikan dengan keadilan dan keberpihakan pada masyarakat,” tutupnya.
Sementara itu, menanggapi maraknya aktivitas tambang rakyat di beberapa wilayah Madina, Ketua DPC Partai Gerindra Madina itu menilai perlu adanya regulasi jangka pendek agar kegiatan masyarakat tetap bisa berjalan namun tetap dalam koridor hukum dan keselamatan.
“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menindak, tapi juga memberikan solusi yang berpihak pada rakyat,” tegas Erwin.
Ia menambahkan, pemerintah daerah bersama DPRD akan terus memantau dan mencari jalan tengah atas persoalan tambang rakyat ini.
“Semua masalah ini harus diselesaikan dengan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Madina,” pungkasnya.
Penulis : Dede
