Newsline.id MADINA – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) didesak untuk menginvestigasi dugaan penggunaan material pasir sungai dan batu sungai yang diduga berasal dari kegiatan yang tidak memiliki Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dalam pembangunan lanjutan pasar eks bioskop Tapanuli.
Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 900.1.13.1/7845/2023, penggunaan bahan material konstruksi dari perusahaan yang memiliki izin tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) dan membayar pajak daerah adalah wajib.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR Madina, Rajab Nasution, menyatakan akan segera melakukan evaluasi atas dugaan penggunaan material yang berasal dari aktivitas tidak memiliki SIPB atau Izin penambangan MBLB.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
PPK menyebutkan telah menyarankan kepada mitra kerja untuk mentaati ketentuan yang berlaku.
“Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak selaku pengguna jasa kita telah menyarankan setiap material yang digunakan semaksimal mungkin harus diperoleh dari kegiatan yang legal/berizin” Jelas Rajab Nasution selaku PPK pada kegiatan lanjutan pembangunan pasar esk bioskop Tapanuli, Minggu (01/06/25).
Rajab Nasution juga meminta bantuan dari wartawan untuk merekomendasikan/menginformasikan keberadaan quarry/tangkahan yang menghasilkan pasir dan batu kali yang telah mengantongi izin.
Dugaan penggunaan material ilegal ini berpotensi melanggar Pasal 161 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba).
Terkait dugaan ini, pengawas pembangunan dari CV Anugrah Permai Andi Ilyas, saat di Konfirmasi wartawan pada Sabtu (31/05/25) mengakui batu berasal dari SBN, dan pasirnya tidak diketahui
“Batu sungai dari SBN, kalau pasirnya tidak tau” ungkapnya.
Diketahui, pembangunan lanjutan pasar eks bioskop Tapanuli Panyabungan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (2025).
(Dedek)
