Sumut. Newsline.id | Nias Barat – Akhir-akhir ini ruang publik di Kepulauan Nias diramaikan oleh narasi yang terkesan mempersonalisasi pembangunan Jembatan Noyo dan infrastruktur jalan provinsi, seolah-olah keberhasilan yang ada hari ini merupakan klaim sepihak dari masa lalu. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami fakta secara utuh dan proporsional.
Bobby Nasution resmi dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, bertepatan dengan pelantikan Bupati Nias Barat periode 2025–2029.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembangunan Jembatan Noyo yang kini telah rampung dan diresmikan pada 11 Februari 2026 merupakan proyek yang direalisasikan dan dituntaskan dalam periode pemerintahan saat ini.
Sejarah Pembangunan yang Pernah Gagal
Publik tentu masih mengingat bahwa pada masa pemerintahan gubernur sebelumnya, Jembatan Noyo sempat dibangun. Namun proyek tersebut tidak selesai secara fungsional. Hingga akhir periode itu, jembatan dalam kondisi mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan masyarakat.
Situasi tersebut menjadi pelajaran penting tentang pentingnya perencanaan matang, pengawasan ketat, dan komitmen menuntaskan pekerjaan.
Karena itu, narasi yang mengaitkan penyelesaian jembatan hari ini sebagai keberhasilan periode sebelumnya tidak sejalan dengan fakta realisasi fisik maupun administratif proyek yang benar-benar dituntaskan dalam masa pemerintahan sekarang.
Penegasan dalam Pidato Peresmian
Dalam sambutannya saat peresmian, Gubernur menegaskan bahwa penyelesaian Jembatan Noyo dan sejumlah ruas jalan provinsi di Kepulauan Nias merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta dukungan penuh masyarakat.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan adalah buah kerja bersama dalam periode yang sedang berjalan, bukan hasil klaim individual ataupun politik pencitraan.
Politik Pembangunan: Tuntas Kerja, Bukan Klaim Kerja
Pemerintahan periode 2025–2029 di Nias Barat memilih menempuh pola kerja yang jelas:
1. Sinergi vertikal dengan Pemerintah Provinsi
2. Perencanaan terintegrasi dan berbasis kebutuhan riil
3. Pengawalan ketat terhadap pelaksanaan proyek
4. Komitmen memastikan tidak ada lagi proyek mangkrak
Arah kebijakan ini menegaskan bahwa politik pembangunan yang dijalankan adalah politik menuntaskan pekerjaan, bukan sekadar mengklaim pekerjaan.
Sikap Resmi Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Nias Barat menghormati setiap kontribusi masa lalu sepanjang sesuai fakta. Namun, pemerintah juga berkewajiban meluruskan informasi agar masyarakat tidak disesatkan oleh klaim sepihak.
Masyarakat berhak mengetahui bahwa infrastruktur yang kini selesai dan dapat dimanfaatkan—termasuk Jembatan Noyo—adalah hasil komitmen, penganggaran, dan eksekusi nyata dalam periode pemerintahan saat ini, dengan dukungan seluruh elemen daerah.
Ini disampaikan agar ruang publik tetap sehat, objektif, dan berpijak pada fakta, karena pembangunan bukan tentang siapa yang paling lantang mengklaim, melainkan siapa yang benar-benar menuntaskan untuk kepentingan rakyat. (P.Gulo/SNL)
