Hari Bakti HAM di Madina, Rapidin Simbolon Soroti Pelanggaran Agraria dan Janjikan Beasiswa 300 Anak

Monday, 20 October 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Newsline.id MADINA – Dalam rangkaian Peringatan Hari Bakti HAM di Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Minggu (19/10/2025).

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dilindungi, dan memperoleh kesetaraan, serta hak tersebut telah ada sejak ia lahir. Itulah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara ini juga menambahkan, “Kalau ada tanah atau kebun masyarakat yang dicaplok oleh korporasi atau perusahaan, itu juga termasuk bagian dari pelanggaran HAM.”

ADVERTISEMENT

banner BCChost

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rapidin mengungkapkan bahwa DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Agraria yang akan diisi oleh anggota Komisi II, III, dan XIII DPR RI. Panja ini dibentuk agar persoalan tanah, plasma, dan agraria lainnya dapat diurai secara konkret.

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Madina, Kanwil HAM Sumut, anggota DPRD, serta ratusan peserta. Dalam kesempatan itu, Rapidin juga menyampaikan bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akan memberikan beasiswa kepada 300 pelajar asal Mandailing Natal, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Pernyataan ini disambut antusias oleh para peserta.

Anggota DPRD Madina sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Madina, Teguh W. Hasahatan, saat diminta keterangan mengatakan bahwa pemberian beasiswa pada tahun 2026 ini adalah bukti bahwa PDI Perjuangan peduli terhadap pendidikan dan memahami beban biaya yang dirasakan para orang tua.

Teguh juga mengungkapkan bahwa masih banyak persoalan plasma perkebunan yang belum tuntas. Karena itu, ia meminta kepada Rapidin agar pada masa reses bulan Desember nanti turun langsung ke Mandailing Natal, khususnya wilayah Pantai Barat, untuk mendengar langsung keluhan masyarakat terkait hak-hak normatif mereka yang belum dipenuhi oleh perusahaan perkebunan.

 

Penulis : Dede

Berita Terkait

Tolak PETI di Lahan Sitaan Satgas PKH, Koperasi MSM Minta PT Agrinas Turun Tangan
IMA Kamus Madina Gelar Barakasih di Panti Asuhan Siti Aisyah, Hadirkan Kebahagiaan Lewat Kebersamaan
Dugaan Status Keanggotaan Arianto di KUD Maju Bersama Desa Pardamean Baru Terkuak
TP PKK Madina Gelar Aksi Sosial di Gunung Baringin, Salurkan Bantuan hingga CKG Untuk Warga
Kolaborasi Camat Natal, Kapolsek dan Kacabjari Bagikan Masker di Tengah Kabut Asap
Jenderal Tandyo Jadi KSAD, Anggota DPR Singgung Peluang Jadi Panglima TNI
Program Bedah Rumah BSPS di Madina Disorot, Diduga Ada Penerima Tak Penuhi Syarat
Pengurus KUD Maju Bersama Ajukan PMH ke PN Madina, Sidang Perdana Dimulai
Berita ini 43 kali dibaca

Berita Terkait

Wednesday, 4 November 2026 - 23:48 WIB

Tolak PETI di Lahan Sitaan Satgas PKH, Koperasi MSM Minta PT Agrinas Turun Tangan

Monday, 2 November 2026 - 09:27 WIB

IMA Kamus Madina Gelar Barakasih di Panti Asuhan Siti Aisyah, Hadirkan Kebahagiaan Lewat Kebersamaan

Friday, 16 October 2026 - 18:14 WIB

Dugaan Status Keanggotaan Arianto di KUD Maju Bersama Desa Pardamean Baru Terkuak

Friday, 16 October 2026 - 14:46 WIB

Kolaborasi Camat Natal, Kapolsek dan Kacabjari Bagikan Masker di Tengah Kabut Asap

Friday, 16 October 2026 - 14:20 WIB

Jenderal Tandyo Jadi KSAD, Anggota DPR Singgung Peluang Jadi Panglima TNI

Berita Terbaru